Soksi Berharap Kader Golkar di Kabinet Dorong Kemandirian Desa

Pegiat desa yang juga Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Soksi, Iwan Soelasno memberikan apresiasi terhadap 11 kursi milik Partai Golkar di Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 8 Menteri dan 3 Wakil Menteri.

“Sebagai sesama Kader Partai Golkar tentu saja saya mengapresiasi atas kepercayaan dari Prabowo-Gibran kepada 8 menteri dan 3 wakil menteri yang merupakan kader terbaik Golkar. Selamat bekerja. Saya juga memberikan selamat kepada Ketua Umum Pak Bahlil dan Sekjen Mas Sarmuji yang telah meyakinkan dan memastikan Presiden dan Wapres percaya pada kader Golkar untuk membantunya selama 5 tahun ke depan,” ujar Iwan dalam keterangannya, Jumat, 25 Oktober 2024.

Iwan mengatakan, dirinya berharap para menteri dan wakil menteri dari Golkar dapat mendorong kemandirian desa di seluruh Indonesia melalui tugas dan fungsinya masing-masing di kementerian yang dipimpinnya.

“Pak Airlangga, Pak Agus Gumiwang sudah terbukti dan teruji komitmen beliau pada kemandirian desa. Di periode lalu keduanya mendorong desa perkuat gotong royong dan tingkatkan kemandirian melalui berbagai kebijakannya. Ketum kami Pak Bahlil juga diharapkan mampu merealisasikan target rasio listrik perdesaan 99,7 persen pada tahun depan. Desa teraliri Listrik juga salah satu prasyarat desa mandiri,” ungkapnya.

Iwan menjelaskan, keberadaan Menkominfo yang dinakhodai Menteri Meutya Hafid dalam mendorong Desa Mandiri juga tak kalah pentingnya.

“Saat ini kita masih menyisakan sekitar 4,55 persen atau 3.792 desa yang belum teraliri internet. Desa-desa ini semuanya di wilayah 3T atau terdepan, tertinggal dan terluar. Ini yang harus dibangun oleh Menteri Meutya agar keberadaan internet bisa membantu desa-desa di 3T itu mandiri,” ungkapnya.

Sekjen Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) ini menambahkan, ada 2 agenda penting kedepannya yang harus dikawal oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai salah satu kader terbaik Partai Golkar di kabinet.

“Pertama soal desa yang masuk di kawasan hutan yang para penduduknya adalah warga miskin ekstrem. Ini belum diselesaikan oleh para menteri sebelumnya. Kedua adalah penyediaan lahan untuk program 3 juta rumah yang jadi program prioritas Presiden Prabowo,” ungkapnya lagi.

Iwan juga menyoroti Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Dirinya berharap UMKM dapat berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“BUMDes bisa berperan sebagai aggregator berbagai produk UMKM di desa. Melalui dukungan dari Dana Desa, BUMDes bisa menjamin keberlanjutan produk UMKM. Sehingga keberadaan BUMDes yang diamanatkan UU Desa itu konkret jalan, yaitu berperan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi desa,” pungkas Iwan.