Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, pemerintahan Jokowi seharusnya melakukan kajian yang mendalam sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Apalagi, kebijakan tersebut sebelumnya sudah dihentikan sejak 20 tahun lalu.
"Secara kritis saya katakan itu, karena ini adalah kebijakan yang tidak beradab. Karena apa? Tentu harus ada kajian-kajian. Kalaupun memang kebijakan ini diambil, biarkan nanti pemerintahan selanjutnya yaitu Pak Prabowo yang kemudian mengambil alih," kata Kang Tamil kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (17/9).
Sehingga, kata akademisi Universitas Dian Nusantara ini, pemerintahan Prabowo Subianto lah yang seharusnya memutuskan apakah perlu dilakukan ekspor pasir laut atau tidak.
"Dengan kemudian hari ini yang tinggal hitungan hari kemudian ini dibuka keran, saya jelas menyatakan bahwa Jokowi tidak beradab dalam konteks kepemimpinannya sebagai seorang presiden," pungkas Kang Tamil.
BERITA TERKAIT: