Perludem Ikut Dorong UU Pengaturan Batas Maksimal Threshold Pilkada

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertajuk "Ekonomi Politik Persaingan Pilkada 2024".

Sosok yang kerap disapa Ninis itu menjelaskan, perubahan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, pada dasarnya hanya mengatur batas bawah.

Selain itu, dia juga memandang pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama, menjadi penyebab calon tunggal melawan kotak kosong tetap tinggi.

"Masih terdapat 41 pilkada dengan calon tunggal dan banyak pilkada dengan salah satu paslon memborong dukungan partai politik, sehingga membentuk koalisi besar dengan suara pileg melebihi 50  persen," urai Ninis dalam keterangan pers INDEF yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/9).

Lebih lanjut, perempuan lulusan program Magister Politik Universitas Indonesia (UI) itu menuturkan, perubahan model threshold pencalonan kepala daerah yang disamakan dengan pencalonan kepala daerah perseorangan, tidak signifikan memperbaiki kondisi demokrasi Indonesia.

"Tapi revisi UU Pilkada berikutnya perlu memasukkan batas atas/maksimal dukungan paslon di pilkada," demikian Ninis menambahkan.