Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengatakan, Airin pertama kali mendapat formulir B1KWK untuk maju Pilgub Banten dari PDIP, setelah sebelumnya terseok-seok mencari partai politik (parpol) pengusung.
"Sebab, Golkar sebagai partai yang menaungi Airin menjadi salah satu parpol yang diborong Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah," ujar Efriza kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa (27/8).
Namun, Efriza menyayangkan pengusungan PDIP kepada Airin di Pilgub Banten tidak disertai pengangkatan sebagai kader.
Sehingga berpotensi ada penunggangan oleh Golkar yang memanfaatkan perubahan aturan pencalonan kepala daerah akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024.
"Momentum yang diambil oleh PDIP sayangnya tidak dibungkus dengan upaya menjaketkan Airin sebagai kader PDIP. Sehingga Airin tetap kader Golkar," kata Efriza.
Oleh karena itu, perubahan keputusan Golkar di Pilgub Banten berpotensi menggeser peranan PDIP sebagai pengusung utama Airin-Ade.
Bahkan, jika nantinya pasangan ini keluar sebagai pemenang, partai banteng tidak akan menjadi kekuatan utama di wilayah tersebut.
"Maka jika Airin terpilih, Golkar akan tetap sebagai penguasanya. Itu tak bisa diabaikan. Artinya, Airin berhasil menunggangi banteng dengan politik pragmatisnya, sedangkan PDIP hanya berusaha mengambil momentum semata," kata Efriza.
"Pasca terpilih, memungkinkan KIM tetap yang akan berperan penting di pemerintahan. Ini fakta yang juga menyertainya. Airin tetap bersama Golkar, dan KIM masih menjadi kekuatan penopang pemerintahan. PDIP berperan tetap menjadi partai politik posisi kedua di pemerintahan," demikian Efriza.
Partai Golkar yang berbalik mengusung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilgub Banten, disinyalir sebagai penunggangan politik terhadap PDIP. 
BERITA TERKAIT: