Dimana surat itu beredar bersamaan dengan pendaftaran calon ketua umum pada Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar 20 Agustus 2024, besok.
“Saya kebetulan tidak tahu itu surat, silahkan tanyakan saja kepada yang membuat surat, dan karena surat tidak ditujukan kepada saya," kata Bahlil saat ditanya awak media di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat Senin malam (19/8).
Di sisi lain, Bahlil tidak berhak menjawab surat tersebut karena dirinya bukanlah pengurus partai pusat.
"Maka saya tidak mempunyai legal standing untuk menjawabnya,” kata Bahlil.
Bahlil pun tidak mau ambil pusing terhadap beredarnya surat tersebut.
“Jadi saya menghargai demokrasi, silahkan saja bermain dalam kompetisi kerangka aturan yang diterapkan SC,” kata Bahli.
Sementara, Ketua Steering Committee Munas Partai Golkar, Adies Kadir menegaskan jika pihaknya telah membuat aturan yang telah sesuai AD/ART untuk proses pendaftaran calon.
“Aturan-aturan di SC sudah jelas, jadi kita ikuti aturan saja sesuai AD/ART ya,” tegas Adies.
Adapun surat dukungan terhadap Presiden Jokowi berisi permintaan kesediaan untuk mengisi kekosongan kursi Ketua Umum Partai Golkar pasca pengunduran diri Airlangga Hartarto ditandatangani oleh Mohamad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Efendi dan Riswan Tony.
BERITA TERKAIT: