Ketua Setara Institute Ismail Hasani, mengatakan, sebagai pidato terakhir di masa jabatan, setelah 10 tahun menjabat, seharusnya Presiden Jokowi dapat menyampaikan milestone dan lompatan-lompatan pencapaian bangsa dan negara Indonesia dalam 10 tahun terakhir.
“Paparan sederhana tidak cukup meyakinkan publik bahwa 10 tahun kepemimpinannya membawa perubahan signifikan,” kata Ismail dalam keterangannya, Sabtu (17/8).
Menurut Ismail, selain hanya fokus pada aspek pembangunan ekonomi, pidato Presiden Jokowi menjadi hambar dan tidak meyakinkan karena kondisi faktual daya beli masyarakat semakin menurun dan ancaman PHK di berbagai bidang.
“Capaian kinerja ekonomi Jokowi juga tidak diimbangi dengan pengakuan hak-hak warga yang menjadi korban pembangunan,” kata Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Sementara, Presiden Jokowi sama sekali tidak menyampaikan capaian di bidang pembangunan hukum, HAM dan demokrasi secara holistik, hanya menyebut keberhasilan membentuk KUHP.
Sehingga, sambungnya, gegap gempita gagasan di awal masa jabatan Jokowi terkait pembangunan manusia melalui kebijakan revolusi mental, sama sekali tidak diceritakan, sampai di titik mana lompatan itu dicapai.
“Pidato itu seperti gambaran kemunduran-kemunduran yang sebagiannya ditutupi dengan keberhasilan ekonomi,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: