"Kami mengapresiasi kebijakan BPIP yang mendengar aspirasi masyarakat dan mengijinkan anggota Paskibraka putri mengenakan jilbab," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Kamis (15/8).
Mu'ti mengatakan BPIP akhirnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan bersedia mengambil langkah yang lebih inklusif. Namun, dia mengingatkan agar BPIP lebih bijaksana dan sensitif dalam mengambil kebijakan, terutama terkait isu yang berkaitan dengan agama.
Ia menekankan pentingnya BPIP untuk menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan menghindari pernyataan-pernyataan kontroversial.
"Kepala BPIP hendaknya lebih bijaksana dan sensitif dalam mengambil kebijakan serta tidak membuat pernyataan kontroversial, khususnya dalam masalah agama. BPIP hendaknya menjadi teladan dalam pengamalan Pancasila," tambahnya.
Lebih jauh, Abdul Mu’ti juga berpesan kepada para Paskibraka untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi kesuksesan upacara kemerdekaan serta kebesaran bangsa dan negara Indonesia.
“Kepada para anggota Paskibraka hendaknya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk kesuksesan upacara kemerdekaan dan kebesaran bangsa dan negara Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya ramai kabar anggota Paskibraka 2024 perempuan yang beragama Islam mencopot jilbab.
Sejumlah foto yang beredar di media sosial menunjukkan tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab. Padahal di foto-foto lainnya terdapat anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab dalam kesehariannya.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan pelepasan jilbab bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.
Namun penjelasan Yudian itu malah menuai protes. Tak lama kemudian ia pun menyampaikan permintaan maaf menganulir aturan Paskibraka perempuan harus melepas jilbab.
BERITA TERKAIT: