Aktivis 98 Usman Hamid mengatakan, secara struktural kehidupan politik di Indonesia rentan terhadap sikap koruptif para elite partai politik. Kondisi ini tentunya menjadi bumerang bagi partai politik.
“Secara struktural kehidupan politik Indonesia ini memiliki korupsi yang sangat sistemik,” kata Usman Hamid dalam jumpa media 98 Melawan bertajuk "Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar" di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8).
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia ini menambahkan, dalam catatan transparansi internasional, indeks persepsi korupsi di Indonesia terdapat dua sektor yang paling korup. Pertama adalah korupsi politik.
“Korupsi di sektor politik itu partai politik memiliki tingkat kepercayaan yang sangat rendah, bahkan terendah. Itu mungkin sebabnya Jokowi begitu percaya diri untuk melawan partai-partai politik dengan cara-caranya dengan menghalalkan segala cara,” kata Usman.
“Problem struktural seperti ini yang saya kira membuat banyak orang tidak berani melawan Jokowi karena tersandera oleh korupsi politik. Demikian pula dengan lembaga-lembaga politik,” sambungnya.
Kedua, korupsi di sektor penegak hukum. Korupsi di tubuh penegak hukum inilah yang membuat aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan menjadi begitu mudah untuk digunakan sebagai alat lawan-lawan politik.
“Nah kalau sudah demikian halnya, saya kira ongkosnya sudah terlalu besar. Jokowi tampaknya melakukan ini sebagai bagian dari keinginan politik terbesarnya untuk tetap berkuasa di Indonesia dalam masa-masa ke depan,” tutupnya.
Politik sandera yang terindikasi dimainkan penguasa disebabkan budaya koruptif yang terjadi di sejumlah elite partai politik. 
BERITA TERKAIT: