Anggota Komisi VII DPR RI Mulyani meminta pemerintah melakukan reformasi sistemik yang harus mencakup peningkatan transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan terhadap pejabat publik serta lembaga pemerintah.
“Pemerintah harus segera membentuk Satgas Terpadu Tambang Ilegal (PETI), sehingga berbagai persoalan terkait tambang ini dapat diselesaikan dengan baik secara terpadu,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (5/8).
Peringatan dari Mulyanto itu penting mengingat hingga hari ini draf mengenai Satgas PETI yang sudah lama berada di Sekretariat Negara tidak kunjung diteken oleh Presiden Jokowi.
"Yang ada Pemerintah malah menambah runyam keadaan dengan memberikan prioritas khusus IUP minerba kepada ormas keagamaan," ujarnya.
Legislator dari Fraksi PKS itu mendesak pemerintah untuk segera meneken draf SK Satgas tersebut karena saat ini sudah banyak kasus pelanggaran hukum di beberapa pertambangan yang mandeg dan tidak dapat diproses.
Mulyanto menyebut, adapula kasus hukum tambang yang menggantung tidak ada penyelesaian.
"Pemerintah sudah harus menyikapi dengan tegas dan segera tindak lanjut SK Satgas tersebut agar permasalahan ini lekas selesai dan tidak berlarut,"demikian Mulyanto.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Skandal korupsi pertambangan saat ini dinilai telah menggurita dan melibatkan banyak aktor yang memiliki kekuasaan baik di pusat maupun di daerah. 
BERITA TERKAIT: