KPK Didesak Serius Cari Penikmat Kerugian Negara dari Skandal Impor Beras

Pasalnya, kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat mark up impor beras tidak main-main lantaran bisa mencapai Rp8,5 triliun dalam dua tahun terakhir.

"Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton," ujar Anthony kepada wartawan, Kamis (11/7).

"Kalau modus markup sebesar 117 Dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta Dolar AS, atau sekitar Rp8,5 triliun," urainya.

Anthony juga menegaskan, bahwa realisasi harga impor beras Indonesia yang mencapai 655 Dolar AS per ton secara terlalu tinggi. Hal ini juga yang akan menimbulkan keuangan negara dan karena itu bisa masuk tindak pidana korupsi.

"Oleh karena itu, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab. Siapa saja penikmat kerugian negara atas impor beras tersebut," katanya.

Anthony juga menepis bantahan Perum Bulog soal adanya penggelembungan harga impor beras ini. Anthony heran dengan klaim Bulog yang menyebut perusahaan Vietnam Tan Long Group tidak pernah menyampaikan penawaran.

Pasalnya, kata Anthony, jika mengacu pernyataan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti pada Maret 2024 beras impor terbanyak justru berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton.

"Aneh. Siapa yang percaya pernyataan Bulog, bahwa ada perusahaan hanya mendaftarkan diri sebagai peserta tender, tetapi tidak menyampaikan penawaran?” tandas Anthony.

Adapun terkait kasus tersebut, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) telah melaporkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi ke KPK pada Rabu (3/7).

Keduanya dilaporkan terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.