Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pidato Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-20 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/7).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kinerja APBN TA 2023 menunjukkan perkembangan positif yang ditandai dengan peningkatan pendapatan negara dan akselerasi belanja negara.
Hal ini memungkinkan proses konsolidasi fiskal dilaksanakan dengan baik, sehingga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal Indonesia terus terjaga.
Ia menyebut, dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan, perekonomian Indonesia terbukti resilient dalam menghadapi tantangan sepanjang 2023.
“Terjaganya inflasi berdampak pada daya beli masyarakat yang tetap kuat di tahun 2023 sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen, yakni 5,05 persen, di tengah menurunnya kontribusi ekspor akibat pelemahan ekonomi global," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, stabilitas harga juga terjaga dengan laju inflasi tahun 2023 terkendali di level 2,6 persen years on year (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,5 persen.
"Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen (yoy)," demikian Sri Mulyani.
BERITA TERKAIT: