Pigai Berang BUMN Dituding Tidak Bisa Naik Kelas

Sehingga, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori terlihat pesimis dengan kemajuan BUMN. Menurutnya, jabatan komisaris itu bukan diisi oleh orang-orang yang tepat.

Aktivis HAM asal Papua sekaligus simpatisan Prabowo, Natalius Pigai pun angkat bicara soal bagi-bagi jabatan komisaris tersebut. Menurut dia, tidak pantas fenomena bagi-bagi komisaris itu dikaitkan ke Prabowo.

“Kewenangan Presiden Jokowi, tidak pantas dikaitkan dengan Prabowo, apalagi underestimate BUMN itu penilaian yang keliru,” kata Pigai dalam akun media X pribadinya, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/6).

Lanjut dia, orang yang dipilih untuk menempati jabatan komisaris itu merupakan orang-orang dengan kualitas baik.

“Kebetulan mereka di TKN & kualitas juga bagus-bagus. Komisaris itu artinya tidak menjadi Menteri & semua orang punya peluang jadi Menteri ke depan & tidak semua dari TKN,” tandas Pigai.

Sejumlah nama yang menduduki posisi strategis di BUMN tersebut di antaranya yakni, Prabu Revolusi yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional.

Kemudian Siti Zahra Aghnia, yang diberi jabatan Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga. Siti Zahra merupakan istri dari Muhammad Arief Rosyid Hasan, Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran.

Belakangan sejumlah nama baru juga muncul mengisi posisi komisaris BUMN. Mereka yakni, dua anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier dan Simon Aloysius Mantiri. Fuad diberi jabatan Komisaris MIND ID, sedangkan Simon sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).