Menurut sosok yang akrab disapa AHY itu, kebijakan di Papua terkait pembangunan ekonomi harus benar-benar tepat sasaran.
"(Papua) diperlakukan adil, tidak dinomorduakan dan justru kita fokus pada mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah-daerah lain," katanya saat memaparkan progres 100 hari kerja sebagai Menteri ATR/BPN dikantornya kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/6).
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui pembangunan ekonomi di Papua dibutuhkan lahan yang tidak sedikit. Karena itu, diperlukan kontribusi masyarakat dalam pembangunan tersebut.
"Yang penting bagi saya, bagaimana semuanya ditetapkan, dengan melibatkan semua warga Papua asli di sana, yang jelas dimengerti bahwa tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat setempat dan berkontribusi pada ekonomi nasional," jelasnya.
Putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan, Kementerian yang dipimpinnya selalu mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Papua.
"Kami Kementerian ATR/BPN tidak ingin berkomentar terlalu jauh, termasuk urusan politiknya, tapi yang jelas kami secara prinsip ingin memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan juga kita ingin menjaga kedaulatan dan juga rasa nyaman bagi masyarakat," pungkasnya.
Tagar All Eyes On Papua viral di media sosial menarasikan, "Hutan di Papua tepatnya di Boven Digoel yang luasnya 36 ribu hektare atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibangun perkebunan sawit".
Selanjutnya, pada 27 Mei 2024, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, berdemo di depan Mahkamah Agung dan menolak pembabatan hutan, karena hutan itu merupakan hutan adat tempat penghidupan secara turun-temurun, serta sumber pangan, budaya, dan sumber air.
BERITA TERKAIT: