Penegasan itu disampaikan Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, saat menyampaikan progres 100 hari kerja di kantornya, di kawasan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).
"Prinsipnya mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN, tetapi tidak boleh atas nama percepatan kemudian menggusur masyarakat tanpa memberi kepastian dan harapan hidup," katanya.
Dijelaskan lebih lanjut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, tidak boleh ada masyarakat jadi korban atas pembangunan yang dilakukan di tempatnya.
Kementerian ATR saat ini menyediakan 4 paket pengadaan tanah di IKN untuk infrastruktur tahap 1, sistem pengelolaan air minum, jalan shortcut Pasar Sepaku dan akses jalan tol menuju IKN.
"Ini sedang diberesi. Tinggal eksekusi. Jadi bukan lagi masalah yang ruwet, tinggal eksekusi secara tetap sasaran," ungkap ketua umum Partai Demokrat itu.
AHY juga menambahkan, proses ganti rugi terhadap lahan menjadi syarat agar tidak terjadi konflik lahan. Dengan begitu pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
"Itu dilakukan dengan humanis, agar tidak meninggalkan bom waktu atau masalah di kemudian hari," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: