Salah satu yang disinggung adalah susunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disinkronkan dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kementerian Keuangan memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menyiapkan RAPBN 2025. Ini instrumen yang sangat penting bagi pemerintahan, termasuk pemerintahan di bawah Bapak Prabowo dan Gibran untuk menjalankan program-programnya," kata Sri Mulyani.
Ia berujar, dalam proses penyusunan RAPBN 2025, diperlukan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi dari sejumlah pihak.
Dengan begitu, APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan
confidence dari berbagai
stakeholder.
Komunikasi dan sinkronisasi juga perlu dilakukan agar program pemerintah baru bisa dijalankan dengan baik.
"Ini adalah tujuan yang sangat baik. Minggu lalu saya menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang baru saja mendapatkan pandangan dari seluruh fraksi DPR," katanya.
Pada pekan depan, Kemenkeu juga akan memberikan tanggapan pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) 2025.
"Itu semuanya nanti akan dirangkum menjadi nota keuangan RAPBN 2025, yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi," katanya.
"Karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang begitu sangat penting, maka sinkronisasi komunikasi dan koordinasi menjadi sangat penting," tutupnya.
BERITA TERKAIT: