Desakan itu menjadi salah satu rekomendasi Rakernas V PDIP yang dibacakan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).
Puan yang juga Ketua DPR itu menyatakan, Rakernas PDIP menugaskan Fraksi PDIP di DPR untuk mendesak menurunkan biaya UKT PTN.
PDIP juga meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, merevisi Permendikbud Nomor 2/2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri, yang dinilai jadi penyebab UKT melambung.
"Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDIP DPR untuk mendesak pemerintah agar menurunkan biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2/2024," tegas Puan.
Dikatakan juga, rekomendasi itu muncul lantaran kenaikan UKT PTN telah menjadi polemik di masyarakat. Bahkan, kenaikan UKT itu menimbulkan gejolak di berbagai perguruan tinggi negeri.
"Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) secara drastis," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kenaikan UKT secara signifikan sejumlah PTN.
Megawati menyatakan biaya pendidikan harus murah. Bahkan, kata Megawati negara seharusnya membiayai pendidikan masyarakat kurang mampu.
"Urusan pendidikan, sekarang saya melihat korannya saja pusing. Kenapa sih? Enggak ada apa hitungan bahwa kalau untuk anak-anak yang tidak berpunya, negara harus membiayai? Kenapa sih kok kayak nggak ada?" kata Megawati, saat pidato politik pembukaan Rakernas V PDIP, Jumat (24/5).
Dia mengaku tak habis pikir dengan melonjaknya UKT di PTN. Padahal pendidikan merupakan modal penting bagi masa depan Indonesia.
"Semuanya dimahalkan, anak-anak kita itulah yang akan menggantikan kita, regenerasi," tegasnya.
Untuk itu, Megawati meminta seluruh kader PDIP bergerak dan berjuang demi kepentingan dan kedaulatan rakyat Indonesia, termasuk di bidang pendidikan.
"Saya berkeinginan, sepanjang Indonesia Raya ini ada, yang telah diserahkan oleh para pendiri bangsa kepada kita, akan tetap ada, bisa abadi seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai," tegas Megawati.
BERITA TERKAIT: