Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, mengatakan, jika anggaran termin kedua sebesar 60 persen atau Rp31 miliar terlambat diberikan, pihaknya mengaku khawatir.
"Pada Juni itu masuk tahapan rekrut Pantarlih, pemutakhiran data, Coklit, dan kegiatan-kegiatan pokok yang semuanya butuh anggaran," tutur Ripqi, usai seleksi calon anggota PPS, di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Jika yang dijanjikan Pj Bupati KBB, Arsan Latif, yakni pencarian anggaran dana hibah pada Minggu ini, akan mampu menyelamatkan berbagai tahapan yang dilaksanakan KPU jelang Pilkada Serentak 2024.
"Mudah-mudahan, kami berharap minggu-minggu ini terealisasi, sesuai yang disampaikan pak Pj bupati," ungkapnya.
Sebelumnya, dikutip dari
Kantor Berita RMOLJabar, Minggu 19/5), Pj Bupati Arsan Latif menjanjikan dana hibah Pilkada Serentak 2024 di KBB siap digelontorkan. Pihaknya memastikan akan menyelesaikannya, demi kelancaran Pilkada.
"Hari ini saya akan cek. Itu perintah UU, maka saya pastikan, kalau minggu depan belum selesai, saya akan selesaikan," tegas Arsan, usai launching Aplikasi PPDB Online, di SMPN 2 Padalarang, KBB, Jumat (17/5).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) khawatir pencairan dana hibah dari Pemda Bandung Barat terlambat. Juni 2024 dinilai sebagai tahapan krusial sejumlah kegiatan KPU. 
BERITA TERKAIT: