Selain itu, keberadaan Jokowi sebagai ketua koalisi juga bisa digunakan untuk pembagian permainan kekuasaan antar pimpinan partai politik serta elite lainnya.
"Ketika dia (usulan) mengarah ke game of power pembagian permainan kekuasaan, ini akan jadi kendala apalagi kepentingan parpol juga banyak, karena kita kan konsepnya presidensil," kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/3).
Di sisi lain, bila benar terjadi Jokowi menjadi ketua koalisi pemerintahan tentu akan berdampak pada pelemahan sistem presidensil.
Hal ini terjadi karena kepentingan partai akan terpusat pada ketua koalisi bukan pada ketua umum partai dan terutama kepentingan rakyat.
"Jangan sampai kewenangan yang dimiliki, melemahkan sistem presidensil yang ada. Karena, dikendalikan oleh parpol koalisi," kata Arifki.
BERITA TERKAIT: