Permintaan itu disampaikan Jokowi saat memimpin sidang paripurna kabinet (SPK) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).
“RKP 2025 dan Kebijakan Fiskal ini merupakan jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," katanya.
Dia juga meminta agar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres.
"Karena yang bakal menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” sambung kepala negara.
Presiden juga menekankan agar Kerangka Ekonomi Makro 2025 disiapkan dengan memperhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.
“Untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, transformasi ekonomi yang telah kita jalani selama sepuluh tahun terakhir harus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: