Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah atau pihak penyelenggara Pemilu 2024 untuk memberikan kompensasi atau santunan yang layak kepada keluarga korban, sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Bamsoet juga mendorong pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari Pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan yang berisikan tim medis siaga pemilu.
"Sehingga apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas, dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin," kata Bamsoet dikutip Jumat (16/2).
Selain itu, pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU didorong agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.
"Termasuk juga bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," kata politikus Golkar ini.
Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan menyegerakan pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS juga petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Sebab para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut," demikian Bamsoet.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada Pemilu 2024, Rabu (14/2). 
BERITA TERKAIT: