"Tentu kita dukung PPATK untuk menjalankan fungsinya. Kalau memang ada aliran dana yang dirasa ilegal atau tidak normal ya ditindaklanjuti," tutur Co-Kapten Timnas Amin, Sudirman Said, di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (15/12).
Timnas Amin juga menaruh harapan kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian, KPK dan kejaksaan untuk menindaklanjuti temuan itu.
"Itu memang kewenangan PPATK mereka untuk mengungkapnya, dan selanjutnya menjadi tanggungjawab penegak hukum untuk mengusutnya," tambah Sudirman Said.
Seperti diberitakan, PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lain yang mengalir untuk kegiatan kampanye Pemilu 2024.
PPATK telah menemukan transaksi janggal dengan nilai hingga triliunan rupiah, melibatkan ribuan nama Caleg hingga partai politik.
Temuan itu bahkan telah dikirimkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU RI.
"Kami sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu, dan disampaikan beberapa transaksi terkait angka-angka yang jumlahnya besar," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Kamis (14/12).
BERITA TERKAIT: