Rugikan Rakyat, BHS Minta Pemerintah Pusat Atasi Pendangkalan Laut Akibat Lumpur Lapindo

Masyarakat nelayan yang tinggal di Surabaya dan Sidoarjo juga mengalami kesulitan berlayar menuju dan dari zona penangkapan ikan.

Terkait itu, Caleg DPR Gerindra Dapil Jatim I, Bambang Haryo Soekartono (BHS) angkat bicara. Dia menginginkan pemerintah pusat turut tangan untuk mengatasi pendangkalan ini.

“Nelayan kalau mau sandar harus menunggu air pasang, bisa makan waktu 9-10 jam. Ini sangat merugikan nelayan dan juga masyarakat yang perlu membeli ikan,” ujar BHS kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/12).

“Saya minta PUPR, Kemenhub dan KKP turun tangan soal ini, karena bencana Lapindo ini menjadi bencana nasional sehingga penanganan dampak lingkungannya adalah tanggung jawab pemerintah pusat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Anggota Dewan Pakar Gerindra ini juga menyebut dampak penurunan nilai ekonomi yang sangat besar dari peristiwa ini.

“Ini menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Ini sudah dibuktikan oleh tim peneliti dari ITS, bahwa lumpur yang ada di Selat Madura sama dengan lumpur di Lapindo,” bebernya.

“Pendangkalan serius ini harus dilakukan pengerukan segera,” tandasnya.