Pakar Kritik Menkominfo Anggap Tak Penting Pengamanan Siber

Hal itu disampaikan Pratama saat menjadi narasumber kanal YouTube Bambang Widjojanto, dikutip pada Minggu (3/12).

"Saya nggak ngerti kalau ada pejabat (bilang) data (DPT) ini nggak penting," kata Pratama.

Bahkan, kata Pratama, Menteri Kominfo pernah mengatakan bahwa kebocoran data perselingkuhan lebih berbahaya.

"Data itu data biasa saja, yang lebih bahaya itu data selingkuhan terbongkar," kata Pratama mengutip pernyataan Menteri Kominfo.

Bambang pun menimpali dengan pernyataan tegas, kalau  Budi Arie Setiadi tidak pantas menjadi menteri.

"Dia tak pantas jadi menteri," kata Bambang.

Pratama melanjutkan, apabila 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 tidak penting, lantas buat apa diterbitkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Itu UU yang mengurusi data pribadi masyarakat, bahkan di seluruh dunia, semua sudah konsen dengan data pribadi. Sayangnya di Indonesia tidak seperti itu," kata Pratama.

Pratama nenambahkan, DPT Pemilu 2024 merupakan data lengkap yang berisi nama, nomor NIK, nomor KK, tanggal lahir, dan alamat.

"Lengkap semuanya, termasuk juga lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara)," kata Pratama

Sebelumnya, akun anonim Jimbo di situs peretasan BreachForums pada Senin (27/11) pukul 09.21 WIB, mengunggah data yang diklaim didapat dari KPU (kpu.go.id).

Jimbo mengaku memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Usai penyaringan data terduplikasi, sisanya adalah 204.807.203 data unik, hampir sama dengan jumlah warga di Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang berjumlah 204.807.222 orang.

Ia menyediakan sekitar 500 ribu data sebagai sampel yang bisa dilihat para pengguna BreachForums. Sampel data tersebut memuat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau 74 ribu Dolar AS (Rp1,14 miliar).