Padahal, kata Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa itu, pilar penting dalam demokrasi adalah trust atau kepercayaan.
"Percakapan dominan saat ini tentang netralitas negara dan lembaga negara. Itu artinya ada masalah. Ada trust yang semakin menurun," tegas Anies, dalam dialog bersama wartawan, di Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).
Terlebih beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang sejatinya garda terakhir pengawal demokrasi, justru mendapat sorotan tajam, menyusul keluarnya putusan MKMK yang menilai mantan Ketua MK, Anwar Usman, melanggar etik.
"Kemarin kita juga diramaikan lagi dengan data KPU yang bocor. Itu semua membuat menurunnya trust kepada institusi pemerintahan," tegas Anies.
Menyikapi itu, dia bertekad mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga-lembaga pemerintah, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM secara adil, dan memberantas segala bentuk praktik KKN.
Dia juga menandaskan, bersama pasangannya, Muhaimin Iskandar, menyatakan, komitmen negara dalam menghadang tumbuhnya kembali praktik nepotisme harus jadi fokus serius setiap penyelenggara negara.
"Anti nepotisme harus dicontohkan, bukan diceramahkan. Harus kita contohkan bersama-sama. Termasuk KPK, lembaga ini juga harus kita jaga," katanya.
"Jangan sampai KPK dijadikan alat politik beberapa pihak, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi oknum yang ada di dalamnya. Kami ingin memastikan KPK bersih dari intervensi," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, mengungkap, perbincangan publik akhir-akhir ini berisi keresahan atas potensi ketidakjujuran dan kecurangan pada penyelenggaraan Pilpres dan Pileg tahun depan. 
BERITA TERKAIT: