Repnas Tolak Gagasan Anies Ganti Food Estate Jadi Contract Farming

Ketua Tim Repnas, Anggawira berpendapat, konsep contract farming yang disodorkan Anies terkait kesejahteraan pangan tidak lebih baik daripada gagasan food estate Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, pelaksanaan program food estate yang ditugaskan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto merupakan program yang lebih lengkap dari hulu ke hilir, jika dibandingkan dengan contract farming.

"Food estate ini ekosistem yang saling support. Kalau contract farming itu hanya membahas sebagian saja dan tidak menyelesaikan semuanya," ujar Angga dalam keterangannya, Jumat (1/12).

Dia menganggap, konsep contract farming merupakan bagian dari food estate, dan bahkan terdapat kelemahan berupa tidak adanya upaya penyediaan lahan pertanian.

Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menjelaskan bahwa food estate memmbuat daya saing produk lokal semakin meningkat.

Sebagai contoh, dia menyebutkan dampak program food estate adalah dapat menekan impor komoditas pangan, daya saing harga produk komoditas pangan lokal meningkat, dan biaya produksi menjadi lebih murah.

"Food estate ini membuka lahan bagi petani maupun pihak swasta, dan mereka bisa memakai lahannya untuk bertani dan kemudian hasil produknya dibeli oleh BUMN Pangan (ID Food)," demikian Angga.

Mengacu data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), food estate yang digagas Presiden Jokowi tersebar di sejumlah kawasan yakni di Kalimantan Barat (120 ribu hektare), Kalimantan Tengah (180 ribu hektare), Kalimantan Timur (10 ribu hektare), Maluku (190 ribu hektare), Papua (1,2 juta hektare), Sumatera Utara (1.000 hektare), dan Nusa Tenggara Timur (365 hektare).

Anies menyampaikan gagasan contract farming saat menghadiri acara "Konferensi Anak Muda Pulihkan Indonesia" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).