Menggunakan survei nasional yang bersifat representatif pada pemilu 2014 dan 2019, Burhanuddin menemukan bahwa sekitar 33 persen pemilih terdaftar terlibat dalam politik uang.
Dia menjelaskan bahwa saat ini pemilih terdaftar di Indonesia mencapai 192 juta orang. Sehingga, jika angkanya 33 persen, berarti sekitar 63,5 juta pemilih di Indonesia menjadi bagian dari jual beli suara.
"Dengan kata lain, 1 dari 3 orang Indonesia terpapar politik uang," ungkap Burhanuddin dalam orasi ilmiah yang ditayangkan melalui sebuah video di acara pengukuhan Guru Besar UIN Jakarta, di Auditorium Harun Nasution pada Rabu (29/11).
Burhanuddin menambahkan, bahwa angka tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat politik uang terbesar ketiga di dunia.
“Indonesia berada di peringkat ketiga sedunia dalam hal banyaknya praktik politik uang (
buying voters) saat pemilihan umum. Indonesia hanya kalah dari Uganda dan Benin”, tuturnya.
Dia kemudian menjelaskan target dari operasi jual beli suara. Hasil studinya menunjukkan bahwa semakin dekat pemilih dengan sebuah partai, semakin besar kemungkinan ia ditarget pelaku politik uang.
"Partisan konsisten menjadi aktor terkuat dalam menjelaskan politik uang di Indonesia," kata Burhanuddin.
Oleh sebab itu, kata Burhanuddin, politisi kerap memaksimalkan efektivitas politik uang dengan memberikan insentif kepada kepada pemilih yang dianggap bisa diandalkan dalam menyumbang suara.
"Mereka enggan membidik pemilih mengambang karena dianggap mereka menerima paket uang yang ditawarkan, tetapi soal pilihan tidak bisa ditarget," pungkasnya.
Sebuah studi berjudul "Votes fot Sale: Klienelisme, Defisit Demokrasi dan Institusi" yang dilakukan oleh Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menemukan bahwa satu dari tiga peserta pemilu di Indonesia telah terpapar oleh praktik jual beli suara. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: