Anthony Budiawan Tegaskan Kebijakan Dinasti Politik Jokowi Bawa Indonesia Krisis Konstitusi

Hal itu dibantah oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Menurutnya, saat ini publik tetap mengkritisi kebijakannya.

“Kritik kepada Jokowi masih tetap sebatas pada kebijakannya. Kali ini kebijakan dinasti politik yang menggunakan MK untuk mengubah UU pemilu terkait open legal policy, yang bukan merupakan wewenang MK. Artinya MK melanggar konstitusi, sehingga membawa #IndonesiaKrisisKonstitusi,” ungkap Anthony dalam akun media sosial X pribadinya, Sabtu (21/10).

Maka dari itu, dia menegaskan tidak benar apabila kritik kepada Jokowi telah bergeser untuk pribadi dan keluarganya.

“Jadi tidak benar pendapat bahwa kritik kepada Jokowi telah bergeser dari kritik kebijakan menjadi personalisasi, karena mencalonkan Gibran jadi cawapres,” jelasnya.

“Yang dikritik publik adalah proses mencalonkan Gibran sebagai cawapres yang melanggar konstitusi,” tandasnya.