Disertasi tersebut dipaparkan Blucer dalam ujian terbuka yang digelar Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta pada Kamis (5/10).
"Kebetulan Pak Presiden sudah mengumpulkan tim reformasi hukum. Saya kira perlu tim itu mendengar aspirasi yang muncul dari disertasi ini. Karena kedaruratan itu harus jelas, sampai kapan, ada darurat kesiapan, ada darurat pangan, darurat militer dan segala macam," kata Rizal dalam keterangannya.
Rizal juga mendorong agar pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang tentang Kedaruratan.
"Misalnya sekarang Presiden bilang "kita harus hati-hati darurat pangan" jangan lupa kita ini adalah konsumen nomor dua terbesar di dunia, konsumen mie terbesar setelah China 40 persen. Terigu yang dijadikan mie itu diimpor dari Ukraina dan rusia," kata Rizal.
Bayangkan saja, lanjut dia, kalau situasi ini berlanjut terus-menerus dan semua negara terutama India sebagai eksportir beras terbesar di dunia menyetop ekspornya.
"Saudara saya, teman saya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bagaimana susahnya meyakinkan negara lain, Vietnam, Thailand, India untuk mau mengekspor untuk cadangan kita," kata Rizal.
Jadi, menurut Rizal, konteks yang dibahas dalam disertasi Brucer pada hari ini sangat relevan.
"Menurut saya darurat kegentingan ketidakpastian bukan hanya di bidang pangan, bukan hanya di bidang kesehatan, bukan hanya di bidang katakanlah bencana tapi multi disiplin, multi dimensi," kata Rizal.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Mantan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rizal Djali berharap tim reformasi hukum yang telah dibentuk Presiden Joko Widodo mendengarkan aspirasi yang muncul dari disertasi Blucer W Rajagukguk dengan judul "Evaluasi Kebijakan Politik Hukum Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Keadaan Darurat". 
BERITA TERKAIT: