Fraksi PKS: Cadangan Nikel Pas-Pasan, Program Hilirisasi harus Ditata Ulang

Dia menyebut program hilirisasi nikel yang digadang-gadang Pemerintah selama ini berantakan dan menyisakan masalah yang besar. Pasalnya, persediaan nikel yang sebelumnya melimpah kini hanya tinggal beberapa saja. Bahkan oleh para ahli diperkirakan hanya tersisa untuk tujuh tahun operasional.

"Ini tragis. Kondisi tersebut tentu akan membuat Indonesia kehilangan sumber pendapatan negara. Bila masalah ini tidak diantisipasi bisa merepotkan negara di kemudian hari. Dengan cadangan nikel yang pas-pasan maka Pemerintah harus menata ulang program hilirisasi nikel ini," kata Mulyanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/9).

Mulyanto mengatakan dengan cadangan nikel yang menipis dan kapasitas produksi yang ketat ini, dirinya tidak yakin program hilirisasi bisa bertahan. Fakta di lapangan banyak hal kontradiktif yang terjadi.

"Konsep hilirisasi mengasumsikan besarnya cadangan nikel yang kita miliki dan kita menginginkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, sehingga bijih nikel tersebut kita olah di dalam negeri dengan menyetop ekspor bijih nikel ke luar negeri," jelasnya.

Lalu, kalau faktanya kita malah impor bijih nikel dari luar negeri maka konsep hilirisasi seperti apa yang kita kembangkan? Dari kasus ini, kita mendapat pelajaran, bahwa hari ini semakin urgen bagi kita untuk mengeman-eman sumber daya nikel tersebut.

"Tidak boleh lagi ada hilirisasi setengah hati, yang memproduksi bahan baku nikel setengah jadi dengan nilai tambah rendah seperti NPI (nickel pig iron) atau Feronikel," tegas Mulyanto.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus menyetop ekspor produk-produk nikel seperti itu. Pemerintah juga harus memberantas korupsi perizinan, tambang ilegal dan ekspor ilegal.

Kalau memang Pemerintah sungguh-sungguh punya komitmen untuk menggenjot program hilirisasi di sektor nikel ini, agar rakyat semakin sejahtera.

Sebelumnya diketahui dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Kamis (31/8/2023) terungkap adanya perusahaan smelter yang beroperasi di Indonesia justru kekurangan pasokan dan akhirnya melakukan kegiatan impor bijih nikel dari Filipina.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, bahwa salah satu penyebabnya lantaran operasional Blok Mandiodo milik Antam di Sulawesi Tenggara dihentikan akibat kasus korupsi.

Arifin membeberkan selama ini perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan impor nikel tersebut mendapat pasokan bijih nikel dari Blok Mandiodo. Sementara, ketika operasional tambang tersebut dihentikan, maka sangat berpengaruh terhadap pasokan ke smelter.

Di sisi lain, tambang nikel lain yang masih melakukan kegiatan produksi juga sudah terikat dengan perusahaan smelter lainnya.