Seperti disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi, pihaknya telah merencanakan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan guna membahas penanganan dan pemberantasan kasus judi online serta pinjol ilegal.
"Minggu depan, saya akan ketemu dengan Pak Kapolri membahas ini, bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Tugas kita (Kominfo) itu memblokade men-
takedown semua situs-situs judi online (dan pinjol ilegal), sedangkan untuk langkah-langkah penegakan hukum itu ranahnya pihak kepolisian," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (26/8).
Budi mengaku sejak dipercaya menjabat Menkominfo, dirinya langsung mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk memberantas judi online yang kini menjamur di Indonesia.
Termasuk juga menangani situs-situs website milik pemerintah daerah maupun kementerian yang disusupi oleh konten-konten judi online dan pinjol ilegal.
“Bapak Presiden Joko Widodo sudah menugaskan kepada saya, hapus judi online karena merugikan dan meresahkan masyarakat. Judi online itu daya tipunya luar biasa. Judi slot ini beranak-pinak luar biasa, cepat sekali, sebulan saya menjabat sebagai Menkominfo itu sudah ada 42 ribu situs judi online yang saya
takedown,” paparnya.
Selain persoalan judi online, masyarakat juga masih memiliki potensi tertipu oleh pinjol ilegal. Karena pinjol ilegal ini kerap menawarkan kemudahan yang menggiurkan untuk mendapatkan dana instan.
“Pinjaman online ilegal ini banyak menipu ibu rumah tangga, guru, dan anak-anak muda," sebut Budi.
Ia pun meminta agar masyarakat bisa lebih waspada, tak lupa ia memberikan kiat mudah agar masyarakat tidak terpedaya oleh pinjol ilegal.
“Tips untuk mengatasi pinjol ini hanya dua kata saja, logis dan legal. Jadi kalau ada yang menawarkan pinjaman secara online pastikan dulu, pinjolnya legal, ada izin OJK tidak? Kemudian logis tidak, tiba-tiba ada yang menawarkan dalam dua menit cair, ini kan tidak logis, pasti ini ada sesuatu," demikian Budi Arie Setiadi.
Makin maraknya kasus judi online serta pinjaman online (pinjol) ilegal akan segera dibahas bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Polri. 
BERITA TERKAIT: