Berbeda Arah dengan Zulhas, Ketua PAN Kabupaten Cirebon Siap Terima Sanksi

Menurut Desy Ratnasari, kewenangan pemberian sanksi pada kader maupun pimpinan daerah PAN yang mengambil sikap berseberangan dengan keputusan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ada di tangan DPP.

"Itu semua kewenangan DPP ya. Tentu kami sebagai DPW hanya memberikan informasi ke DPP, tentu kebijakan struktural itu diambil alih DPP. Dan untuk sanksi DPW tidak berhak," jelasnya, usai memberikan santunan anak yatim di Kota Cirebon. Kamis (24/8).

Di saat bersamaan, Heru Subagja menjelaskan, sampai saat ini belum ada pihak DPP PAN yang menghubungi terkait sikap mendukung Capres Ganjar Pranowo.

"Tadi kan dengar sendiri kata Teh Desy, DPW tidak dapat memberikan keputusan apakah ada sanksi karena sikap saya yang tidak mendukung Prabowo sebagai Capres. Dan menunggu keputusan DPP," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (24/8).

Menurut Heru, Ketum dan Sekretaris PAN sangat mengetahui PAN Kabupaten Cirebon mendukung Ganjar. Dan sampai hari ini tidak ada sanksi apapun yang diberikan ke PAN Kabupaten Cirebon, khususnya  ke Ketua DPD.

"Sanksi belum ada, Sekretaris PAN juga membiarkan saya memberikan dukungan ke Ganjar, khusus untuk Heru bebas, Ganjar, Ganjar, Ganjar boleh. Kalau memang saya dianggap salah ya silakan diberikan sanksi, saya siap," tuturnya.

Heru pun menegaskan akan tetap mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Meskipun begitu, Heru juga tetap akan mengoptimalkan kemenangan PAN di Kabupaten Cirebon. Walaupun beda dukungan Capres.

"Saya tetap dukung Ganjar, malu dong sebagai DNA-nya Ganjar. Teh Desy ngomong hanya Ketum Zulkifli Hasan yang dapat menghukum saya. Bagi saya pribadi enggak ada masalah walaupun sudah ada instruksi  dukungan Capres ke Prabowo Subianto. Karena masalah tersebut diselesaikan oleh DPP," jelasnya.

"Ketum, Sekretaris, Ketua DPW tahu saya anak buahnya Ganjar, saya yakin sampai detik-detik terakhir pun tidak akan mempermasalahkan," pungkasnya.