Pekan Depan, Partai Buruh Gelar Aksi di MK

Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, penundaan disebabkan sidang uji formil Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh diselenggarakan pada 26 Juli.

Meski begitu Partai Buruh tetap mengajukan judicial review terkait presidential threshold secara online, Kamis besok. Baru pada 26 Juli berkas fisik diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

“Penyerahan berkas dilakukan bersamaan dengan aksi ribuan buruh mengawal sidang Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Said Iqbal, Rabu (19/7).

Disampaikan juga, dalam aksi kali ini buruh akan mengusung tiga tuntutan, yakni cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, cabut UU Kesehatan, dan cabut presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen.

Selain beraksi, mereka juga membuat beberapa kegiatan terkait ketiga isu di atas, antara lain FGD (forum group discussion) bersama para guru besar hukum tata negara, politik, ekonomi, dan aktivis masyarakat sipil, terkait pencabutan presidential Threshold 20 persen.