KNPI Yakin, Banyak Konglomerat Diduga Terlibat Kasus Rafael Alun

Dalam pengembangan kasus TPPU Rafael Alun, KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, salah satunya anak pengusaha besar di Indonesia, putri dari seorang konglomerat nasional Dato Sri Tahir, Grace Devi Ready alias Grace Tahir.

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama menduga banyak keterlibatan para pengusaha besar di balik kasus Rafael Alun Trisambodo ini.

“Kita masyarakat semakin bingung ya dengan kasus RAT ini, sebab melibatkan Direktur Mayapada Hospital Grace Devi Riady alias Grace Tahir, meskipun baru dipanggil sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi gratifikasi kan jelas keluarganya ini kan kaya raya kok masih saja diduga terlibat dalam kasus gratifikasi ini?” kata Haris dalam keterangan yang diterima Minggu (14/5).

Bukan tanpa alasan, dugaan terlibatnya para konglomerat atau pengusaha besar di negeri ini. Mengingat, kata Haris, bisa saja Rafael menggunakan kewenangannya di sektor pajak untuk memanipulasi kewajiban pembayar pajak dari para pengusaha maupun konglomerat, yang pada ujungnya tentu mengurangi pendapatan bagi negara dari para wajib pajak.


“RAT ini sampai buat perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan salah satunya PT Artha Mega Ekadhana (AME), AME sendiri berdasarkan penyidik KPK menerima liran dana sebesar 90.000 dolar AS. Ini kan besar sekali, dan saya yakin bukan satu bukti ini saja, pasti banyak konglomerat memiliki masala yang sama tentang pajak jadi pasiennya Rafael Alun,” ungkap Haris.


Haris mengatakan dirinya dan KNPI geram atas ulah kelakuan para konglomerat yang diduga terlibat kasus gratifikasi dengan RAT. Namun begitu ia percaya KPK akan bisa mengungkap siapa saja para konglomerat yang berkongsi dengan Rafael Alun atau bahkan yang melindungi Rafael Alun.

“Bayangkan ya, mereka ini kan sudah kaya raya, ya wong yang benarlah bikin laporan pajaknya, Indonesia ini masih sangat banyak penduduk miskinnya. Kita lihat saja berdasarkan data BPS pada September 2022 bahwa tingkat ketimpangan kekayaan penduduk Indonesia berdasarkan pengeluarannya yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,381. Artinya jumlah penduduk kaya yang sangat sedikit menguasai ekonomi nasional kita. Lah eling dong jangan nipu-nipu lagi laporan pajaknya, apa tidak puas dengan harta yang ada sekarang?” tandasnya.