Partai Buruh: Kelas Pekerja Bersatu yang Utama, Capres Nomor Tiga

Ditambah lagi, seusai melaksanakan perayaan Hari Buruh Se-Dunia 1 Mei 2023 lalu, Said Iqbal, mengunjungi Ganjar Pranowo di bilangan Jakarta Selatan.

Gestur politik ini kemudian ditangkap oleh sebagian publik sebagai arah dukungan Partai Buruh kepada capres tertentu. Keriuhan muncul, tanpa kecuali di media sosial.

Partai Buruh sendiri sudah berulang-ulang menegaskan belum menentukan dukungan Capres. Partai berwarna oranye ini baru akan memutuskan dukungan tersebut pada konvensi capres yang rencananya akan digelar pada bulan Juni 2023.

Terkait hal ini, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar, memiliki pendapatnya sendiri. Menurut dia, publik berhak menafsirkan soal pertemuan Said Iqbal dengan Ganjar di hari perayaan Hari Buruh Sedunia alias May Day kemarin.

"Lumrah publik menyampaikan opini dan kritik. Baik-baik saja itu untuk demokrasi. Rakyat harus terus melakukan kontrol terhadap parpol. Di prinsip itu saya setuju. Kecam bila perlu, sekeras-kerasnya, jika dianggap atau dikhawatirkan melenceng. Saya suka baca komentar-komentar keras anak muda di media sosial. Anak muda memang punya hak untuk bicara keras kepada penguasa dan mereka yang berniat berkuasa,” kata Adityo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (3/5).

Sementara itu upaya dukung-mendukung Capres makin menggelinding seiring munculnya beberapa nama bacapres. Berbagai parpol mencoba membangun pendekatan politik satu dengan yang lain. Koalisi yang mulanya terbentuk, tak menutup peluang akan disusun ulang. Belakangan, nama-nama calon wakil presiden juga mulai diapungkan.

"Tak terhindarkan dalam sistem presidensial perhatian besar akan tertuju ke sosok presiden terpilih. Wajar. Sebagai partai kelas pekerja, kalau saya yang utama adalah persatuan kelas pekerja. Soal capres taruhlah nomor tiga. Agenda perbaikan hidup kelas pekerja itu hal yang pokok, dukungan kepada capres hanya boleh ditempatkan dalam koridor itu. Jangan sampai justru memecah,”ujar dia.

Sementara itu, Adityo menyampaikan kalau persatuan kelas pekerja merupakan dasar terbentuknya Partai Buruh. Partai ini dibangun ulang oleh 11 elemen organisasi kelas pekerja.

Mereka terdiri dari organisasi buruh, petani, miskin kota, PRT dan kaum perempuan. Partai Buruh mengusung Negara Kesejahteraan (welfare state) sebagai tujuan perjuangan. Lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi katalisator utama upaya membangkitkan kembali Partai Buruh.

"Presiden Partai berulang-ulang bilang, Undang-undang Cipta Kerja itu seperti bensin yang dituangkan dalam api juang kelas pekerja untuk mendirikan ulang partainya sendiri. Causa sine qua non, sesuatu yang jadi penyebab. Jadi pijakan kami akan selalu itu. Tanpa kecuali dalam dukungan kepada capres. Tidak boleh dan tidak mungkin melenceng dari itu., ujar Fajar.

Sebagai partai baru peserta Pemilu, Partai Buruh tidak bisa mengusung calon presiden sendiri. Hambatan Presidential Treshold  (PT) sebesar 20 persen menjadi halangan partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk mengusung calon presidennya sendiri.

Partai Buruh sedang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai PT. Ini merupakan upaya sekali lagi untuk membuka ruang demokrasi lebih lebar. Semakin banyak kandidat capres akan memberikan publik pilihan yang lebih luas. Selain itu semakin banyak kandidat yang bertarung, semakin mungkin lebih banyak kepala memaparkan gagasan yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki kehidupan bangsa.

"Kita setuju PT 0 persen. Itu bagus. Sehat buat demokrasi. Kenapa takut dengan keberagaman kandidat? Satu, dua, tiga warna, membonsankan. Itu kenapa pelangi terlihat indah. Tetapi sebagai Ketua Bidang Ideologi, tugas utama saya menjaga garis ideologi partai. Termasuk apakah garis ideologi partai masih sejalan dengan kandidat capres yang diusung atau didukung. Itu yang primer, saya akan pasang badan di situ!,” demikian Adityo.