Menuju Pemilu 2024, Kader Senior Minta DPP PPP Bisa Bekerja Lebih Profesional

Erwin Pangeran mengatakan, ada banyak masalah dari tata kinerja DPP PPP belakangan ini. Di Sumatera Barat, dia sebutkan, salah satunya adalah belum tuntasnya penanganan masalah DPC Kota Padang yang dalam satu tahun terbit lima surat keputusan (SK).

Terlebih, kata Erwin, hingga hari ini Kementerian Hukum dan HAM belum menerbitkan SK untuk kepengurusan DPP PPP hasil revitalisasi.

"Coba tunjukkan SK Menkumham yang baru. Kalau belum ada berarti kepengurusan hasil revitalisasi itu ilegal," ujar Erwin dalam keterangan tertulis, Minggu (24/4).

Tanpa ada SK Kemenkumham, kata dia, maka pembentukan kepengurusan DPC Kota Padang yang dihasilkan melalui rapat DPP PPP hari ini tidak sah. Mengingat, kepengurusan yang membuat keputusan belum mendapatkan pengakuan dari negara.

Pasalnya, sambungnya, Kemenkumham terakhir kali hanya menertbitkan SK yang menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

"Yang SK Menkumham itu SK lama, dan SK Plt Ketum. Yang baru belum ada, berarti mereka tidak sah ikut dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Dia pun meminta agar DPP PPP membenahi kinerja. Supaya bisa lebih profesional mengingat PPP sedang bersiap menuju Pemilu 2024.

"Saya meminta manajemen kepengurusan bisa dikelola secara profesional," tandasnya.