Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menjelaskan, ada tiga poin kerjasama yang sudah dibicarakan bersama Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
“Ada kesepakatan penting, untuk memperkuat pengamanan pelaksanaan Pemilu di seluruh daerah, terutama kawasan rentan konflik,†kata Bagja, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/4).
Tiga poin kerjasama yang sudah disusun, intinya terkait persoalan yang kerap disorot jelang Pemilu, dan kaitannya dengan institusi TNI.
Misalnya dukungan keamanan, intelijen, dan sistem keamanan rakyat semesta (Hankamrata) untuk seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024.
Poin kedua, meminta dukungan pengamanan dari TNI pada seluruh tingkat teritorial, mulai Koramil, Kodim, Korem sampai Kodam untuk seluruh jajaran Bawaslu, hingga Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).
Ketiga, sinkronisasi data terkait pengawasan daftar pemilih tetap (DPT) untuk anggota TNI aktif dan purna tugas dan beralih status sebagai warga sipil.
Menurut Bagja, sinkronisasi itu merupakan penguatan koordinasi terkait hak pilih warga negara yang sudah terdaftar.
"Ke depan, kami (Bawaslu dan TNI) bisa sinkronisasi data prajurit yang sudah masuk masa pensiun,†kata Bagja.
BERITA TERKAIT: