Terpilihnya ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk yang kedua kalinya menuai kritilk. Muncul kekhawatiran tentang adanya upaya mengubah norma dalam undang-undang yang berpihak kepada kelompok penguasa.
“Lembaga ini (MK) harusnya imparsial atau tak memihak kepada kekuasaan atau oligarki,†ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/3).
Sebagai contohnya, Jerry menyebutkan sejumlah norma perundang-undangan yang berpotensi diubah melalui uji materiil.
“Sistem pileg menjadi proporsional tertutup bisa saja terjadi, jika MK berpihak pada mereka yang menginginkan hal ini terjadi,†tuturnya.
Maka dari itu, doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini mendorong agar Anwar Usman tetap berpegang teguh pada integritas dan profesionalisme hakim.
“Semoga saja MK tetap kredibel tak masuk angin dan rasional dalam menyikapi persoalan bangsa,†demikian Jerry menambahkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: