Ada Suara Tak Sah, Pemilihan Ketua MK Berlangsung Dua Putaran

Dalam proses perhitungan suara yang dipantau Kantor Berita Politik RMOL, setelah surat suara terakhir atau yang kesembilan dibuka oleh petugas, terdapat dua nama yang dilingkari.

Dua nama yang dilingkari dalam surat suara terkahir tersebut, yakni Anwar Usman dan Arief Hidayat. Sementara seharusnya, hanya satu nama yang dilingkari.

Adapun perolehan 8 surat suara lainnya, tercatat imbang antara Anwar Usman dan Arief Hidayat, karena sama-sama dipilih oleh masing-masing 4 Hakim Konstitusi aktif.

Karena ada satu surat suara Hakim Konstitusi yang tidak sah, maka Anwar Usman yang memimpin Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK menyatakan, pengambilan suara diulang.

“Oleh karena itu, berdasarkan tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua khusus Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat tersebut, maka dilakukan pemungutan suara ulang ,” demikian Anwar Usman menyatakan.

Mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, adalah menggelar Rapat Pleno Hakim Konstitusi yang sebanyak 9 orang.

Mereka melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menetapkan Ketua dan Wakil Ketua MK yang akan menjabat di periode selanjutnya.

Namun, apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka 9 Hakim Konstitusi menggelar pemungutan suara kepada sosok-sosok yang tercantum dalam surat suara dengan syarat sebagai Hakim Konstitusi aktif.

Adapun posisi Wakil Ketua MK kosong sejak November 2022. Sebabnya, Aswanto yang dahulu menduduki jabatan ini dicopot oleh DPR RI, dan digantikan oleh Guntur Hamzah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MK.

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK pada hari ini merupakan amanat Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 tentang MK terkait masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, serta menindaklanjuti Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Pada pokoknya, Pasal 4 ayat (3) UU MK mengatur masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 5 tahun dari sebelumnya hanya 2,5 tahun.

Namun, karena ada pemberlakuan Pasal 87 huruf a UU MK, Anwar Usman yang seharusnya  lengser dari jabatan Ketua MK pada 2020 lalu, pada akhirnya baru bisa digantikan pada tahun ini.

Dalam perkembangannya, pasal tersebut digugat, dan melalui Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tanggal 20 Juni 2022, pasal itu batal demi hukum.

Amanat dari putusan itu, adalah memerintahkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK 9 bulan setelah putusan itu dibacakan.