Coklit Masih Simpan Masalah, KPU Diminta Libatkan Parpol dan Masyarakat

Pasalnya, Direktur DEEP, Neni Nur Hayati menjelaskan, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan di lapangan dalam proses coklit yang berlangsung sejak 12 Februari hingga 14 Maret mendatang.

Salah satu problem berulang yang ditemukannya adalah keterlambatan kelengkapan logistik coklit. Yakni stiker serta formulir model A daftar pemilih seperti yang terjadi di Jawa Barat dan DKI Jakarta, terutama di daerah yang terdampak bencana.

“Hal tersebut berdampak pada terhambatnya pelaksanaan coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih,” ujar Neni dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).

Není berharap, proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dapat berjalan secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

Sehingga, ia mendorong KPU untuk memenuhi ketersediaan hard copy Model A dan stiker coklit. Terutama memperhatikan lokasi-lokasi yang terdampak bencana, proyek pembangunan, dan kelompok rentan.

“Ini menjadi krusial untuk dipantau berapa kartu keluarga (KK) yang terdampak bencana, penyusunan daftar pemilih dan pemetaan TPS,” sambungnya.

Lebih lanjut, Neni mewanti-wanti KPU agar jangan sampai masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdata dan tidak terdaftar dalam data pemilih. Sebab hal ini bisa membuat rakyat kehilangan hak pilih.

Pada akhirnya, ia mengusulkan KPU untuk turut melibatkan 18 partai politik tingkat nasional dan 6 partai lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilu 2024. Alasannya, seluruh parpol itu sudah memiliki struktur keanggotaan sampai tingkah bawah yang bisa dimaksimalkan untuk membantu proses coklit.

“Hal ini dapat dioptimalkan untuk mengawal coklit yang dilakukan oleh Pantarlih bisa berjalan akurat dan mutakhir untuk menciptakan DPT yang berkualitas serta komprehensif," tuturnya.

"Termasuk juga pemilih harus dapat terinformasi dengan baik,” demikian Neni.