Kebijakan impor bukan ditetapkan oleh partai politik, melainkan menteri atas persetujuan Presiden Joko Widodo.
“Apa pun kebijakan yang diambil kementerian itu konteksnya adalah ikut pemerintah (Presiden Joko Widodo). Kalau demikian, yang melakukan impor itu adalah negara dan untuk kepentingan negara,†kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/2).
Ahmad Ali menegaskan, Hasto salah kaprah menyinggung partai politik yang doyan impor. Pasalnya, seluruh kebijakan maupun program di kementerian tidak ditentukan partai politik.
“Jadi semua keputusan impor atau tidak itu diputuskan dalam ratas (rapat terbatas bersama presiden). Maka, pernyataan itu keluar konteks,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: