Salah satunya dari Aliansi Masyarakat Berantas Mafia Tanah (Ambat), yang mendorong institusi pemerintahan terkait dapat segera menindaklanjuti sikap tegas Presiden tersebut.
Koordinator Nasional Ambat, Theo Cosner menyampaikan bahwa tanah adalah aset penting bagi manusia. Menurutnya, banyak persoalan tanah yang terjadi, salah satunya terkait kepemilikan tanah.
"Banyak mafia menjadikan tanah sebagai bisnis hitam untuk kepentingan pribadi. Padahal kepemilikan tanah ini penting untuk jaminan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat," kata Theo, Rabu (14/9).
Theo menilai, keberadaan mafia tanah sering merugikan rakyat marjinal dan masyarakat adat. Tanah komunal ataupun tanah adat pun bisa dijadikan tanah pribadi oleh mafia tanah untuk keuntungan sendiri.
Karena itu, Theo mengajak generasi muda menjadi jembatan kepada rakyat kecil untuk memberikan edukasi dan advokasi terkait kepemilikan tanah.
"Mendukung pernyataan Presiden Jokowi, kita dukung pemerintah untuk menggebuk mafia tanah. Selamatkan tanah kita dari segelintir mafia tanah," tuturnya.
"Kami harapkan Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat menindaklanjutinya di setiap daerah," tandas Theo.
Penegasan Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian ATR/BPN untuk serius dalam memberantas mafia tanah disampaikan dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin (22/8).
Menurut mantan Walikota Solo ini, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.
“Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?†ujar Jokowi.
Titah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepolisian, dan Kejaksaan agar segera menindak mafia tanah mendapat respons positif dari kelompok masyarakat. 
BERITA TERKAIT: