Cegah "Digergaji" Kompetitor, Parpol Pengusung Anies Baswedan Harus Segera Deklarasikan Koalisi

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Selasa, 30 Agustus 2022, 07:43 WIB

Cegah "Digergaji" Kompetitor, Parpol Pengusung Anies Baswedan Harus Segera Deklarasikan Koalisi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bakal menghadapi berbagai upaya penjegalan menuju Pilpres 2024/Ist

Partai politik (parpol) yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 nanti diharapkan segera mendeklarasikan koalisi. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi adanya upaya menjegal Anies sebagai capres.

BERITA TERKAIT:

Saran itu disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi adanya isu upaya penjegalan Anies menjadi capres 2024.

Isu ini pun sudah didengar oleh dua parpol, yakni Partai Demokrat dan PKS, yang digadang-gadang bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta itu pada Pilpres mendatang.

Menurut Satyo, sangat mungkin ada upaya menjegal Anies. Karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki elektabilitas yang stabil, bahkan cenderung terus meroket.

"Dan yang paling mungkin upaya menjegalnya adalah Anies kehilangan 'tiket' nyapres karena tidak terpenuhinya PT 20 persen dari parpol pengusung," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (30/8).

Sehingga, lanjut Satyo, untuk mengantisipasi penjegalan itu, parpol pengusung Anies Baswedan mesti segera melakukan deklarasi.

"Untuk mengunci koalisi agar tidak 'digergaji' oleh calon kompetitor yang tidak yakin menang lawan Anies Baswedan di pilpres," pungkas Satyo.

EDITOR: AGUS DWI