Hal
itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto
dalam diskusi
Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi
& Proyeksi Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (25/8).
"Kalau partai
politik sebagai peserta pemilu kan kita tunduk pada penyelenggara
pemilu. Kami menjunjung tinggi hukum, jadi kuncinya memang terutama di
penyelenggara pemilunya,†kata Hasto.
Hasto lantas menyinggung
Pemilu 2009 yang dianggap dipenuhi persoalan, salah satunya adanya
dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda.
Selain itu, Pemilu 2019
juga menjadi pelajaran bagi semua partai politik dan penyelenggara
pemilu agar menghadirkan demokrasi yang sehat.
“Kita belajar dari
pemilu kemarin, kenapa banyak KPPS yang kelelahan banyak yang meninggal
dunia, tetapi kuncinya dari penyelenggara pemilu,†papar Hasto.
Di
sisi lain, anak buah Megawati Soekarnoputri ini menilai pentingnya
aparat penegak hukum mengawal seluruh tahapan pemilu untuk meminimalkan
segala kecurangan. Pun demikian dengan penyelenggara pemilu untuk
memastikan setiap tahapan berjalan baik.
“Termasuk memastikan
daftar pemilih tetap itu betul-betul memastikan hak konstitusional warga
negara. Ini menjadi proses berbagai risiko-risiko bisa kita kurangi,â€
tandasnya.
BERITA TERKAIT: