Namun belakangan muncul wacana dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tentang keengganan partai banteng moncong putih membangun koalisi dengan parpol yang berbeda ideologi, latar belakang historis, dan platform politik. Salah satunya adalah Partai Demokrat.
Menanggapi fenomena tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyayangkan pernyataan yang bernuansa polarisasi keluar dari fungsionaris PDIP.
Menurut Ujang, apa yang dikatakan Hasto bertolak belakang dengan hubungan yang sebenarnya terbangun di antara elite parpol PDIP dengan Demokrat. Di mana salah satu contohnya hubungan antara almarhum mantan Ketua MPR RI Taufik Kiemas dengan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ketika Pak SBY jadi presiden, Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR-nya dari PDIP (yang saat itu posisinya sebagai) partai oposisi," ujar Ujang saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual Teras Politik (Terpol) yang digelar
Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Belum Nembak, Sudah Ditolak", Selasa (28/6).
Kendati secara politik Demokrat dengan PDIP berseberangan kala itu, Ujang justru melihat persatuan terjalin di antara keduanya, sehingga menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
"Tokoh sekaliber Pak Taufik Kiemas itu menjadi pemersatu, tidak membatasi kedua belah pihak, jadi komunikasinya jalan," imbuhnya menegaskan.
Untuk sekarang ini, dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini tidak melihat tokoh ataupun elite parpol yang sekaliber Taufik Kiemas dalam hal persatuan politik untuk pembangunan demokrasi Indonesia.
"Kita ingin kalau di atas kertas 'a' ya impelementasinya 'a'. Siapa tokohnya? Ya seharusnya Pak SBY atau Pak JK (Jusuf Kalla) yang menjadi pemersatu, tapi sayangnya belum diterima PDIP," kata Ujang.
"Kalau dulu ada Pak Taufik Kiemas. Beliau PDIP, suaminya Ibu Mega tapi dekat dengan Pak SBY," sambungnya.
Oleh karena itu, Ujang memandang perlunya kebesaran hati dari para elite politik untuk bisa berjalan bersama membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dalam perhelatan Pemilu Serentak 2024, yang di dalamnya juga akan dilakukan pemilihan presiden (pilpres).
"Katanya kita ingin membangun politik kebangsaan, katanya kita ingin menghapus polarisasi, katanya kita igin bersatu, tetapi apa yang dilakukan di tingkat atas jauh berbeda dengan apa yang diucapkan," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pertaruhan demokrasi Indonesia disinyalir ada pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, dan bagian hulunya berperan elite-elite parpol dalam menyuguhkan pilihan pemimpin yang berkualitas. 
BERITA TERKAIT: