Kembali Gaungkan Isu Penundaan Pemilu, Cak Imin Tak Layak Jadi Ketum Partai di Negara Demokrasi

Dalam pandangan pengamat politik, Jamiluddin Ritonga, Cak Imin seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, dengan mewacanakan kembali penundaan pemilu, Cak Imin dinilai tidak mampu merepresentasikan rakyat lewat partai yang dinaunginya.

“Cak Imin sudah tak layak menjadi ketua umum partai di negara demokrasi. Cak Imin lebih cocok ketum partai di negara otoriter,” tegas Jamiluddin lewat keterangan tertulisnya, Selasa (19/4).

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, Cak Imin dan PKB harus dihukum pada saat Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi, sudah selayaknya rakyat menghukum Cak Imin pada Pemilu 2024. Bahkan kader PKB pun layak menghukum ketumnya yang mengabaikan kehendak rakyat,” tutupnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin rupanya masih keukeuh mengupayakan penundaan Pemilu 2024. Terkini, Cak Imin mengaku usulan penundaan pemilu adalah demi menolong Wakil Presiden RI Maruf Amin.

"Saya itu usul (penundaan pemilu) dalam rangka menolong Kiai Maruf Amin, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Maruf? Karena supaya nanti kalau di akhirat ditanya kurang ini kurang itu. Mesti alasannya ya karena dua tahun pandemi enggak bisa apa-apa," jelas Cak Imin melalui akun YouTube PMIIOFFICIAL pada acara puncak peringatan hari lahir PMII 62 tahun, yang dikutip Redaksi, Selasa (19/4).