Ketua Gerakan Reformasi Politik (Gerpol) Indonesia, Andrianto mengatakan, tuntutan aksi mahasiswa yang tercermin dari BEM SI dianggap sebagai langkah yang progresif.
"Serta demonya di DPR juga sudah tepat. DPR tidak bisa berpangku tangan, produk legislasi DPR yang meloloskan UU Omnibus Law dan UU Minerba, sebuah bukti buruk akan kinerjanya," ujar Andrianto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/4).
Menurut Andrianto, beban merosotnya legitimasi tidak harus dipikul oleh Presiden semata, melainkan DPR juga harus dibebankan karena terkesan hanya "yes man" atas apapun yang dimau oleh eksekutif.
"Terakhir soal kenaikan BBM pun DPR seperti lembaga cap stempel. Menurut saya, termasuk tidak maksimal mengawasi kinerja menteri-menteri jajaran ekonomi yang kinerjanya loyo, membuat naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi," terang Andrianto.
Andrianto meyakini, kondisi yang belum darurat nasional saat ini, masih ada ruang untuk perbaikan. Salah satu caranya, menyingkirkan para menteri yang berkinerja buruk di mata publik.
"Copot segera Luhut Pandjaitan dan copot semua menteri jajaran ekonomi. Setidaknya beri harapan rakyat bahwa presiden mau berubah. Jadi gelombang aksi mahasiswa adalah panggilan sejarah, jangan lagi cari-cari kambing hitam. Setop lah jumawa seolah negeri ini milik para oligarki. Selamat berunjuk kepada mahasiswa dengan semangat Ramadhan, yakni damai awas provokator," pungkas Andrianto.
Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi BEM SI saat ini sudah berada di depan Gedung DPR RI Jakarta. Mereka masih terus menyuarakan aspirasinya dengan pengeras suara.
Selain itu, saat ini para mahasiswa masih terus berupaya untuk merangsek masuk ke Gedung DPR RI dengan cara menggoyang-goyangkan pagar Gedung DPR RI.
BERITA TERKAIT: