Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat berbicara dalam Dialog Literasi Antikorupsi yang diselenggarakan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepulauan Riau di Batam Center, Kota Batam, Sabtu (19/3).
Menurut Firli Bahuri, partai politik adalah institusi yang melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa, peraturan dan kebijakan politik negara. Oleh sebab itu, peranan parpol di Tanah Air tidak bisa diabaikan.
Namun dengan peranan yang besar tersebut, partai politik juga perlu dibentengi dengan paham pemberantasan korupsi. Dengan begitu, para calon pemimpin dan pengambil kebijakan yang berasal dari parpol tidak terjerembab ke dalam praktik rasuah.
"Peran partai politik harus terdepan membangun ekosistem politik nasional yang mengembangkan sistem pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia," tegas Firli Bahuri di hadapan para anggota JMSI dan mahasiwa.
Di bawah kepemimpinannya, KPK menegaskan tidak mencari-cari kesalahan, namun berusaha menegakkan hukum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip HAM.
"KPK RI tidak sedang mencari kesalahan-kesalahan, namun akan bertindak jika ada indikasi praktik tindak pidana korupsi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia," tutup Firli Bahuri.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir jajaran pengurus JMSI, di antaranya Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa; Dewan Pembina JMSI Kepri, Yan Fitri Halimansyah; Walikota Batam, Rudy; Bupati Karimun, Aunur Rafiq; Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad; serta pengurus pusat dan pengurus daerah JMSI Kepri.
BERITA TERKAIT: