Pemberian tugas itu termasuk kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang notabene adalah kader PDIP. Bukan justru sebaliknya, PDIP seolah memilih bungkam melihat penindasan yang dialami warga Desa Wadas, yang dikepung dan diintimidasi aparat hanya karena menolak tambang andesit.
"Seharusnya PDIP beri Jokowi tugas yang mengayomi wong cilik. Kata Ibu Mega kan petugas partai harus taat perintah partai," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/2).
Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, apabila PDIP tegas dan pro terhadap wong cilik, maka Jokowi sudah seharusnya memberikan arahan yang jelas terkait gejolak di Desa Wadas.
"Jika PDIP beri arahan untuk Jokowi jelas, pasti gejolak Desa Wadas tidak terjadi," tuturnya.
"Wadas itu kan proyek strategis nasional, Jokowi harus tanggung jawab, tidak hanya berhenti di Ganjar," demikian Ujang Komarudin.
BERITA TERKAIT: