Salah satunya seperti dikatakan dosen Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Deni Indra Sukmawan. Kata dia, panja pengawasan vaksinasi harus ada supaya proses vaksinasi dari hulu ke hilir berjalan sesuai rencana.
"Supaya target vaksinasi tercapai. Serta paling penting, DPR bisa memperjuangkan aspek keadilan sosial dari vaksinasi, terutama ketersedian vaksin halal untuk masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam," kata Deni kepada wartawan, Kamis (10/2).
Deni meminta panja vaksin tidak layu serta bisa serius dalam bekerja. Utamanya mengawasai tata kelola vaksinasi yang harus dipastikan transparan dan akuntabel.
"Mengingat sektor ini rawan penyelewengan dan penyalahgunaan," tegas Deni.
Komisi IX DPR RI telah membentuk Panja Pengawasan Vaksin untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah. Panja ini bakal melakukan evaluasi atas pengadaan, anggaran, distribusi hingga aspek kehalalan vaksin.