Respons Usulan PKS, Andreas Hugo Pareira: Semua Parpol Tunggu Capres PDIP

Begitu dikatakan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira merespons usulan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera agar koalisi dan calon presiden diumumkan sejak dini.

"Buat kami PDIP soal kapan pengumuman itu akan jadi penting karena saat mengumumkan terlalu cepat akan menimbulkan pro dan kontra di dalam," ujar Andreas dalam rilis survei bertema “Prospek Partai Politik dan Calon Presiden: Kecenderungan Perilaku Politik Pemilih Nasional”, Selasa (28/12).

Kata Andreas, pro kontra yang mungkin terjadi justru akan merugikan karena menganggu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diusung oleh PDIP.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan Jokowi dengan berbagai warisan akan menjadi keuntungan politik bagi PDIP dalam kontestasi politik 2024.

Selain itu, masih kata Andreas, partai politik  lain pun juga masih menunggu siapa yang akan diusung oleh PDIP dalam Pilpres 2024. Alasan itulah, mengapa ada dorongan untuk diumumkan calon presiden untuk membuka kotak pandora PDIP.

"Bahwa akhirnya kotak pandora ada di PDIP untuk saat ini. Saya kira teman-teman lain partai-partai lain menunggu PDIP akan mencalonkan siapa," pungkasnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera usul partai politik segera umumkan poros koalisi dan calon presiden sejak jauh-jauh hari dari Pemilu Serentak 2024.

"Saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang," kata Mardani pada acara yang sama.

Dikatakan Mardani, posisi saat ini mayoritas partai politik harus membentuk koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara pemilu terakhir.

"Karena saya yakin, kalau PKS karena tidak bisa berdua kecuali gabung PDIP atau gabung dengan Golkar atau Gerindra bisa dua, kalau dengan partai tengah perlu tiga partai," terangnya.

"Maka segera dua atau tiga gabungan parpol ini mengumumkan usul definitifnya," sambung anggota Komisi II DPR RI.